Pertanggungjawaban akhir penggunaan dana UP dan TUP dilakukan dengan pengajuan : SPM-GUP Nihil yang harus diajukan satker paling lambat pada akhir tahun anggaran. NET berikut. AYOBOGOR-- BPNT 2023 Tahap 4 dan PKH Tahap 3 dikabarkan statusnya pada aplikasi Siks N G sudah SPM dan SP2D, benarkah kabar tersebut?. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; b. Pembayaran Langsung kepada Pegawai atau Non Pegawai (Tipe Supplier 3 atau 6) 15: 311: UP: Pembayaran Penyediaan UP Tunai: 16: 312: GUP: Pembayaran. Sc. Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme. Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme. CHEK LIST SPSE. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama. Pengambilan SP2D ke KPPN dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menunjukkan KIPS petugas yang bersangkutan dan tanda terima SPM. Berdasarkan data monitoring penyelesaian retur SP2D tahun anggaran 2021 periode Januari s. SPM, SP2D, dan SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e berfungsi untuk mencatat realisasi Belanja Subsidi P-DTP. Atas SPM yang telah diajukan oleh satker melalui SAKTI ke KPPN, apabila lolos pengujian substantif dan formal maka akan terbit SP2D. SPM dan SP2D adalah istilah yang muncul pada kolom Realisasi Pembayatan Tunjangan Profesi Guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dapat digunakan pendekatan studi kasus. (2) Prosedur pengajuan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-PD atau Bendahara Pengeluaran pada masing-masing PD dengan cara mengajukan surat permohonan penerbitan SP2D. Anggaran SPD Kas SPM. Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme. Pada hari yang sama PPK - SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPM-UP), SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100 5. SPM-UP/TUP. Sedangkan penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. 23. 2) melengkapi dan memperbaiki SPM dan kelengkapan lampiran pendukungnya yang belum memenuhi persyaratan. SP2D diterima oleh bank. 4 saja ini sangat merugikan bagi pihak penerima dana / satker dikarenakan danaSPP dan Dokumen Tagihan 60 Menit SPP dan Dokumen Tagihan 8 Menerbitkan SP2D dan mengirimkan kepada Bendahara Pengeluaran SPP dan Dokumen Tagihan 1 Hari SP2D 9 Membukukan dana tidak dikembalikan ke PPK/KPA mendokumentasikan SPM dan SP2D SPM dan SP2D 30 Menit SPM dan SP2D SOP Penyusunan Pembayaran SPP UP dan. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPM beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan : Pembayaran kembali ke rekening. Menguji ketersediaan antara SPM dengan konsep/net SP2D meliputi jumlah bersih, nama penerima, dan nomor rekening penerima; 4. fdokumen. perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D c. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN Perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Pelayanan SP2D secara elektronik adalah: 1. 3. Pelaksanaan Pekerjaan. Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) Cetakan Rekapitulasi & Halaman Depan (dari Gaji Web) Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) Biaya. d 15. SPM yang telah diterbitkan SP2D dan telah dicairkan tidak dapat dibatalkan. SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD: 1. 3) Lembar 7, 8 dan 9 sebagai arsip Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan. Terdapat 4 menu yaitu Persetujuan SPM, Penerbitan SP2D UP, Penerbitan SP2D GU/TU/LS dan Register SP2D. 190/PMK. Bendahara/LS Pihak Ketiga dan menerbitkan SP2D SPM UP/GUP/TUP/PTUP/LS Bendahara/LS Pihak Ketiga dari upload e-SPM 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. b. Tanggal 4 Januari 2016 BUD menerbitkan SP2D. SPM-i dan Keleng kapan dokum ennya 3 jam Rekap peneri maan per AKUN 4 Membuat dan mencetak surat Perintah Pencairan Dana Internal (SP2D-i) Dokum en SPM-I dan ADK SPM-i 1 jam Doku men pengaj uan SP2D-i 5 Memverifikasi dan menandatangani surat Perintah Pencairan Dana Internal (SP2D-i) Do kume n pengajua1) Lembar 1, 2, 3 dan 4 serta SPM-LS dan SPP-LS dikirim ke Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan. Berdasarkan SPM/SP2D maka satuan kerja memproses dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut: Contoh 3. (MP) dari aplikasi SAS untuk SPM yang dibayarkan dengan sumber dana PNBP Kode SPM. 19. Penerbitan SP2D merupakan salah satu produk layanan unggulan DJPb sebagaimana ditetapkan. Penerbitan SP2D dari kas Negara atas nama menteri keuangan selaku bendahara umum Negara (BUN). Sebelum melakukan proses penerbitan SP2D, terlebih dahulu dilakukan proses Persetujuan SPM. 2 SPD berfungsi sebagai alat BUD untuk memberitahukan ketersediaan dana kepada. EUT Pembayaran. Sistem Manajemen Database dan Informasi Lainnya (SINABILA) KPPN Sijunjung Mobile (K-MOE) Internal. Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SP2B BLU. SPM yang telah diterbitkan SP2D dan telah dicairkan tidak dapat dibatalkan. Dokumen: SPM dan SP2D LS Bendahara Pengeluaran Sumber Analisis Transaksi: - Karena SP2D LS BP menambah saldo BKU, maka di Debet di BKU. Apabila dianggap lengkap maka diterbitkan SP2D-TU rangkap 10 dan mencatat dalam Register SP2D. RALAT SPM. Sesuai dengan PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D” Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SP2D yang sudah terbit” cetak dokumen SP2DPenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual), SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM Retur, dan SPM Pengembalian Pendapatan. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan 8. 3 Faktor Yang Mempengaruhi Retur SP2D 1) Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia 2) Faktor Satuan Kerja (Satker) 3) Faktor Manajemen Waktu 4) Faktor. Pengelolaan Hibah; Pembayaran PNBP; Pengembalian Penerimaan; Tata Cara Pembayaran; Belanja Pegawai; Penghasilan PPNPN;. 70 D. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 6. a. KIPS adalah Kartu Identitas Petugas Satker yang fungsinya untuk penyampaian SPM dan Pengambilan SP2D serta keperluan lainnya ( maksimal 3 orang ). 4. Perekaman Kontrak dan BAST Kontraktual Sampai Dengan Menjadi SP2D Kegiatan merekam kontrak adalah aktivitas pencatatan data perikatan antara Satker dengan Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan APBN, untuk mendukung pengelolaan data pagu,. MEKANISME PENYELESAIAN RETUR SP2D DI KPPN : Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D, KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa PA/Satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya. 2) Lembar 5 dan 6 dikirim ke SKPD. Karena selisih jumlah hari kalender sebanyak 30 hari. EUT Pembayaran. Ajukan koreksi SPM ke loket SPM dengan melampirkan : Surat permintaan koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014. Apa Itu SP2D? Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA/Kuasa PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian anggaran. Kesalahan SPM:. Modul Komitmen: BAST (kontraktual maupun non kontraktual) dan Kontrak disimpan sudah mengurangi pagu belum menjadi SP2D. d. 10. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT . Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D. 4. 1. Jatuh tempo penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dapat dimutakhirkan berdasarkan tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM menjadi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM. dan pengujian SPM sebelum dilakukan penerbitan SP2D dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Tidak dalam keadaan force majeur Untuk SP2D Gaji induk maksimal 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji. SPM yang telah memperoleh persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu diajukan kembali paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan surat persetujuan dengan memperhatikan batas akhir penerbitan SP2D. Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai. Pengelolaan Hibah; Pembayaran PNBP; Pengembalian Penerimaan; Tata Cara Pembayaran; Belanja Pegawai; Penghasilan PPNPN;. explore. . Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode berikutnya. SPM dan ADK SPM, dilampiri: sama dengan yang dipersyaratkan dalam UP/TUP/GUP/LS, Daftar. Pembukuan Bendaharan Pengeluaran Badan Layanan Umum- Logical matrix Pembukuan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum. (2) SPM yang telah diterbitkan SP2D hanya dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang bersifat administrasi yang tidak berakibat perubahan jumlah uang pada SPM, yaitu: a. Copy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi. Atau ada cara lain, datangi aja bank yg ditunjuk misal kalau jabar BJB, bawa aja print an sktp kita, terus tanyakan ada ga nama kita. 05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan revisi DIPA dan/atau koreksi SPM/SP2D atas kesalahan penggunaan akun belanja, maka dijelaskan bahwa ketidaktepatan. c. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP. 3. Langkah 1 (Penelitian SPM)Kemudian pilih SPM UP yang akan dibuatkan SP2D nya dan klik tombol “Buat SP2D” Isi Form Surat Perintah Pencairan Dana, kemudian klik tombol Kirim SP2D yang sudah dibuat akan masuk ke tab “SP2D yang sudah terbit” cetak dokumen SP2DPenyampaian SPM dan pengambilan SP2D dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPA dengan menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) yang telah diterbitkan sebelumnya oleh KPPN. Pilih Jenis SPP 515 KOREKSI. Keputusan hasil pengujian ditindaklanjuti dengan : (1) Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan; Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut: a) SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji. Produk Pelayanan. Oleh karena itu, pada tahun 2022, digalakkan sebuah semangat "Gerakan Zero Retur" untuk mendorong dan meminimalkan terjadinya retur SP2D. Jenis SPM. PPK c. Apabila terdapat kesalahan nomor rekening yang tercantum pada. Penyampaian surat pengantar dilampiri dengan daftar SP2D per satker dan hardcopy. SPM yang diterima oleh BUD setelah tanggal ditentukan seyogyanya ditolak penerbitan SP2D nya, namun pada pelaksanaanya tidak dapat setegas itu. 3. Syarat dan Kelengkapan Retur SP2D Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Ca. 3. Penerbitan SP2D oleh KPPN atas Surat Perintah Membayar (SPM) 8elanja Nonpegawai yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melalui proses pengujian yang bersifat substantif dan formal terhadap SPM Belanja Nonpegawai yang diajukan tersebut. NET berikut ini, Bapak/ Ibu guru paham arti SPM dan SP2D. Copy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi. 3/2016 hal Batas Waktu Penyampaian dan Penerbitan SPM/SP2D Gaji, diatur sanksi keterlambatan sebagai berikut :Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk pelaksanaan penyampaian SPM dan penerbitan SP2D Penghasilan PPNPN Bulan Mei 2023 hanya terdapat 1 (satu) hari kerja efektif yaitu tanggal 26 April 2023 karena SPM PPNPN Induk harus disampaikan ke KPPN pada tanggal 21 s. SKTP sudah terbit, berapa lama untuk bisa terbit SPM dan SP2D nya ? Karena sudah 2minggu lebih dari SKTP terbit belum ada SPM (dummy) Balas. SPM-PTUP (Pertanggungjawaban TUP) yang harus diajukan satker paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D-TUP. KPPN harus melakukan effort lebih dalam hal berkoordinasi dengan satuan kerja agar dapat segera menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN. perubahan kode Bagian Anggaran. Cetakan SPM baru. 197 N. Pembuatan SP2D-LS Barang dan Jasa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Klik Data Entry SKPKD BUD Pembuatan SP2D. 8/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan PMK 154/PMK. Tanggal 3 Januari 2019 dilakukan pembelian ATK berupa kertas sebanyak 1. Setelah itu mengisi tanggal disetujui/ditolak SPM, kemudian klik Verifikasi SPM Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat SP2D LS NON GAJI Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian klik Pembuatan SP2D Tampilan awal dari menu Pembuatan SP2D Klik Tab Cari SPM, Kemudian klik buat. 10. SP2D merupakan berbentuk spesifik, artinya satu SPM hanya bisa dibuat. PP-SPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; Melakukan pembebanan tagihan kepada negara; dan. Tanggal 4 Januari 2019 BUD menerbitkan SP2D. Matkul: AKPD. Pemberdayaan dan Pelatihan Pegawai/Honorer Bareng Milenial (DALGONA). Platform bertujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses pejabat yang. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014. - ADK SPM, Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi serta SPM setelah koreksi dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D. Deskripsi/uraian pengeluaran. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 200. Tugas utama KPPN Surabaya I terkait dengan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN yang paling utama adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterima dari satuan kerja, penyaluran pembayaran atas beban APBN, penyusunan laporan realisasi pembayaran yang bersumber dari dana. Diterima BUD, Apabila lengkap dan tidak ada kesalahan diproses pembuatan SP2D. Prof. Sementara pada ayat 11. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D Sesuai dengan Permendagri No. 2. Menerima SP2D lembar 1,2, 3 dan 4, mengupdate data pada aplikasi Monitoring keuangan daerah, dan menyerahkan SP2D lembar 1, 2,. Biaya / Tarif. Panduan Aplikasi SP2D dan SPM Sebelum penulis mulai tentang pembuatan cara kerja dari aplikasi yang saya beri nama Aplikasi Keuangan untuk sistem upload file dari keuangan ke masing-masing SKPD saya mohon maaf karena Aplikasi ini sangat sederhana sekali yaitu upload data dari keuangan dan download data oleh SKPD atau sebaliknya, Aplikasi ini penulis buat berdasarkan Analisis sistem sementara. Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL Sesuai dengan Permendagri No. Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL Ampersands & angle brackets need to be encoded. Pelaksana bertanggung. Menguji ketersediaan antara SPM dengan konsep/net SP2D meliputi jumlah bersih, nama penerima, dan nomor rekening penerima; 4. Profesi; Revisi Anggaran; Darurat COVID-19; Perencanaan Anggaran; Pelaksanaan Anggaran I. Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 89/PB/2011. RALAT SPM. go. Si. Ketentuan dan Persyaratan Pengajuan KIPS. Pada akhirnya, dengan pembahasan dan penyelesaian dari setiap permasalahan yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman kepada Satker. Register SPP, SPM dan SP2D 2019. Petugas ditunjuk oleh KPA; 2. Pada dasarnya SSP yang dilegalisir oleh KPPN sudah cukup menjadi dokumen untuk melakukan pelaporan perpajakan atas potongan SPM. Apabila SPM GUP KKP telah menjadi SP2D, lakukan pencatatan SP2D pada modul pembayaran menu Catat/Upload --> Mencatat/Upload SP2D; Klik tombol catat SP2D otomatis dan sistem akan secara otomatis mencatat SP2D atas SPM GUP KKP; Setelah melakukan pencatatan SP2D pada modul pembayaran, selanjutnya lakukan catat SP2D. Surat Ralat /. Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di ats, KPPN Jakarta 11/KPPN khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Format dan Blangko. perubahan tanggal pada SPP, SPM, dan SP2D tahun anggaran yang lalu. kesalahan pencantuman kode akun; b. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Menandatangani SP2D Lux nilai sampai dengan Rp. untuk satu SP2D dan/atau sebaliknya, dalam melakukan satu pencairan dana. 5. NTPN untuk potongan pajak/PNBP pada SPM adalah nomor SP2D. SP2D ini diterbitkan dengan tujuan untuk melakukan pelaksanaan pembayaran atas APBN dengan nominal yang disesuaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan b. Pasal 42. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana dan merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran. 500,- dengan menggunakan uang UP. SPM-LS Non Kontraktual. SPP LS SP2D. 3. Tidak dipungut biaya. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014. Dan hal yang sering dialami yaitu terkait penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya kekurangan pagu,. Artikel Pengajuan Surat Perintah Membayar/Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Persyaratan Surat Perintah Membayar/ SPM dan ADK beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM, yang disampaikan secara langsung, maupun yang disampaikan secara elektronik oleh satuan kerja. 000. Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPM/SP2D. pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor. Tidak di saat. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk: a. SPM-LS Non Belanja Pegawai. Produk Pelayanan. II. Dalam bahasa sederhananya, SP2D sudah terbit namun uangnya tidak masuk ke rekening penerima. Permohonan Persetujuan TUP. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). SP2D diterima/ dibawa oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk diserahkan ke bank. Bendahara/LS Pihak Ketiga dan menerbitkan SP2D SPM UP/GUP/TUP/PTUP/LS Bendahara/LS Pihak Ketiga dari upload e-SPM 1. Jangka waktu penyelesaian. Atas SPM tersebut pada tanggal 3 Januari 2019 BUD menerbitkan SP2D.